Menurut Ketua Umum Golkar Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) pertemuan yang dihadiri para petinggi partai di KMP membahas tiga hal penting. Pertama, membicarakan tentang penilaian terhadap kinerja satu tahun Jokowi-JK, kedua soal pengorganisasian internal KMP dan membahas isu terkini tentang RUU yang dibahas DPR seperti RUU KPK dan RUU Pengampunan Pajak.
"Kita bicarakan penilaian terhadap pemeritah Jokowi-JK selama satu tahun menurut hasil pengamatan kita. Lalu membahas pengorganisasian internal KMP sehingga nanti KMP bisa memberikan masukan bagi pemerintah dan ketiga bahas masalah isu terkini tentang RUU KPK. Dalam rapat kita mendapat jawaban bahwa RUU itu diajukan pemerintah dan pak Setnov sudah mengirimkan surat ke presiden untuk segera membahas persoalan itu," ujar Ical di Bakrie Tower, Senin (12/10/2015).
"Lalu soal RUU Tax Amnesty yang memang belum masuk prolegnas itu juga keinginan pemerintah. Karena masalah keuangan negara masih belum baik. Jadi supaya masyarakat tahu bahwa itu penting bagi pemerintah," tambah Ical.
Ical menambahkan, dalam rapat pihaknya juga membicarakan soal penanganan asap. Selain itu, para petinggi KMP juga membahas soal penanganan haji yang begitu besar dan masih memakan korban.
"Soal kejadian kekerasan kepada anak itu juga perlu ada penguatan aturannya. Karena banyak belakangan ini ditemukan kasus tentang pelecehan terhadap anak. Kalau soal haji kita masih mendapatkan laporan masalah penginapan yang jauh dari Masjidil Haram jadi kita minta DPR meminta penjelasan resmi pemerintah soal itu," ujar Ical.
Sementara itu, petinggi PKS yang juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menambahkan, organisasi KMP akan diumumkan pada satu tahun berdirinya KMP. Di saat bersamaan, KMP juga akan membeberkan penilaian terhadap satu tahun kinerja Jokowi-JK.
"KMP setahun ini sedang berbenah dan perbaiki struktur dalam waktu terdekat yaitu pada 20 Oktober 2015. Di saat yang sama kita juga bacakan penilaian KMP terkait satu tahun Jokowi-JK," tutup Fahri
Post Comment
0 comments:
Post a Comment