Meski alamatnya tetap di maritim.go.id, namun nama kementerian yang terletak di sudut kanan atas website ini telah diubah menjadi Kementerian Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia. Tak jelas kapan pastinya website ini 'disesuaikan' dengan perubahan nomenklatur yang dipelopori oleh Menko Maritim Rizal Ramli.
Halaman muka website dengan warna dominan biru ini memang cukup menarik. Ada banyak foto Rizal Ramli dengan warga dan sejumlah targetnya selama memimpin Kemenko Maritim yang sudah ditambah kata 'Sumber Daya'.
"Dalam waktu lima tahun target wisatawan asing dan devisa sektor wisata naik 100%" demikian tulisan besar di samping Rizal Ramli yang berpose menggunakan batik cokelat dengan latar belakang gunung dan sejumlah ikon wisata di Indonesia.
Di bagian bawahnya juga ditulis dengan jelas si pemilik target itu yakni. Rizal Ramli- Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya
Memang Rizal Ramli sudah mengganti nama Kemenko Maritim dengan menambahkan kata Sumber Daya yang juga dikoordinasikannya. Namun rupanya Wapres JK tak sepakat dan melontarkan kritik tajam.
"Pokoknya tidak ada perubahan sampai sekarang. Tetap Menko Maritim. Tidak ada itu sumber daya," tegas JK di kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (3/3/2016).
Pembentukan Kementerian Koordinator Maritim memang baru ada di era Jokowi-JK menjabat. Di awal pemerintahan, kementerian ini dibentuk Presiden Jokowi pada 21 Januari 2015 melalui Peraturan Presiden No 10 Tahun 2015. Ia pun mengangkat Indroyono Soesilo.
Dalam pasal 4 Perpres tersebut diatur Kemenko Maritim mengkoordinasikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pariwisata dan instansi lain yang dianggap perlu.
Pada Agustus 2015, Jokowi merombak kabinetnya dan mengganti Indroyono dengan Rizal Ramli. Di awal menjabat inilah, Rizal Ramli mengubah nama kementerian yang dipimpinnya yakni Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya.
Bagi JK, Rizal Ramli seenaknya mengganti nama kementerian. "Kan sudah ada semua sudah ada, itu Perpres (sebelumnya disebut Keppres) tentang tugas masing-masing menteri. Ada pembagian jelas, cuma kadang-kadang ada menteri seenaknya bikin nama-nama yang tidak. kata JK. Ada menko yang nambah-nambahin namanya kan," ujarnya singkat, Rabu (2/3).
========================================================================
Post Comment
0 comments:
Post a Comment