KPK: Korporasi Mengatur Negara Banyak Terjadi, ini Harus Dihentikan!
KORANNEWS - KPK menangkap tangan anggota DPRD DKI yang juga Ketua Komisi D M Sanusi. Diduga dia menerima suap dari Agung Podomoro Land terkait reklamasi teluk Jakarta.
KPK menyebut urusan penyuapan ada terkait dengan Raperda reklamasi. Tak heran KPK berbicara keras dalam kasus yang sudah menetapkan Sanusi dan petinggi Agung Podomoro Land menjadi tersangka.
"Corporation rules the country banyak terjadi," jelas Wail Ketua KPK Saut Situmorang, dalam jumpa pers di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (1/4/2016).
Dia menjelaskan, korporasi masuk lewat penyelenggara negara mempengaruhi UU dan lainnya.
"Perusahaan ngatur-ngatur pemerintah, RAPBD, UU dan lain-lain dan ini harus dihentikan," jelas dia.
Post Comment
0 comments:
Post a Comment